December 16, 2020 By crushingcode.co 0

Kasus penembakan: Komnas HAM berupaya memeriksa polisi, kendaraan FPI

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polri mengizinkan pemeriksaan polisi atas penembakan anggota FPI dan memeriksa kendaraan yang digunakan polisi dan anggota FPI pada hari itu.

Untuk itu, KPU telah menyurati Kepala Direktorat Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk memberi tahu dia tentang jadwal pemeriksaan, ”kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

“Kami sudah kirimkan suratnya,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Penembakan fatal tersebut dilaporkan terjadi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada 7 Desember 2020 dan mengakibatkan enam orang anggota FPI meninggal dunia.

Selain memeriksa polisi, penyidik ​​Komnas HAM juga akan memeriksa kondisi fisik kendaraan yang digunakan anggota polisi dan enam pengawal FPI Habib Rizieq Shihab yang tewas pada hari penembakan fatal itu, ungkapnya Berita Teknologi Terbaru .

Dia berjanji akan memberi tahu wartawan lokal tentang pemeriksaan yang dijadwalkan segera setelah dia menerima balasan resmi dari Polri atas surat itu.

Komnas HAM berupaya mengungkap kebenaran di balik penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) saat bertemu dengan Polda Metro Jaya pada 7 Desember 2020 dini hari.

Komisi tersebut membentuk tim penyidik ​​untuk menyelidiki kasus tersebut segera setelah Kapolres Jakarta secara terbuka mengumumkan kematian anggota FPI pada 7 Desember, dan di tengah permintaan publik untuk penyelidikan yang kredibel dan transparan.

Tim Komnas HAM bertugas menentukan fakta dan mengumpulkan keterangan terkait kejadian dari FPI, saksi, kerabat korban, dan anggota masyarakat Kunci Jawaban Brain Out .

Mereka telah memanggil dokter rumah sakit polisi dan mengumpulkan rincian otopsi enam anggota FPI yang terbunuh.

Menurut Ketua Tim Penyidik ​​Komisi, Choirul Anam, tim sedang mencari informasi tambahan terkait prosedur, proses, dan substansi terkait otopsi jenazah anggota FPI yang terbunuh.

Anam menggarisbawahi bahwa penjelasan tambahan mengenai otopsi sangat penting bagi komisi hak asasi manusia dalam upayanya untuk mengungkap kebenaran di balik insiden tersebut.

Pekan lalu, Komnas HAM sudah memanggil Kapolres Jakarta Insp. Jendral Fadil Imran dan Direktur Utama PT Jasa Marga, Subakti Syukur, terkait kasus ini.

Setelah itu, Komnas HAM sudah menyuarakan niatnya untuk mendapatkan detail lebih lanjut seputar kasus tersebut.

Baca Juga : Inilah 5 strategi melindungi serta meningkatkan bisnis di masa pandemi

Ketua Komnas HAM Damanik mengungkapkan, Komnas HAM dan Kapolda Metro Jaya sudah sepakat mengupayakan keterangan rinci tentang penembakan maut itu.

“Kita akan telaah uraian lebih detail dari setiap aspek, termasuk bukti substansial. Ini sudah kita sepakati,” kata Damanik.

Untuk itu, tim penyidik ​​komisi telah memeriksa dan mengumpulkan lebih banyak informasi yang diperlukan dari PT Jasa Marga.

Sejumlah barang bukti juga telah diamankan terkait kondisi Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada hari penembakan.

PT Jasa Marga sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa beberapa kamera CCTV yang dipasang di Jalan Tol Jakarta-Cikampek dilaporkan tidak berfungsi pada hari penembakan karena “kendala teknis”, dan bukan kerusakan fisik.

Sementara itu, menuding penembakan fatal itu merupakan pembunuhan di luar proses hukum, Sekretaris Jenderal FPI Munarman mendesak agar dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan Komnas HAM untuk mengusut peristiwa tersebut.

Pemerintah Indonesia, bagaimanapun, telah menolak seruan untuk tim pencari fakta independen. Oleh karena itu, kasus tersebut kemungkinan besar akan sampai ke Komnas HAM. (INE)