December 19, 2020 By crushingcode.co 0

Kartu Pra Kerja Jokowi untuk Kursus Offline & Online

Dikutip dari Semuatipe.com, Pemerintah selalu merencanakan untuk menyediakan kursus pelatihan offline untuk pencari kerja di kartu pra-kerja pemerintah sejak awal, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari Senin ketika dia menolak kritik bahwa program tersebut hanya menguntungkan platform online tertentu.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo meluncurkan kartu pra-kerja, program tunjangan pengangguran andalannya, dua pekan lalu.

Peluncuran tersebut dilakukan karena pemerintah berupaya memberikan stimulus cepat bagi para pekerja yang diberhentikan selama pandemi virus corona.

Namun sejak itu, para kritikus menuding program itu mungkin hanya tipuan untuk menyalurkan uang pemerintah ke platform online tertentu, seperti Tokopedia, Ruangguru, dan Bukalapak, yang ditunjuk pemerintah untuk menyediakan kursus pelatihan online.

“Itu tidak benar,” kata Airlangga kepada Investor Daily, Senin.

“Kursus offline akan tersedia setelah pandemi Covid-19 berakhir. Kuota kursus online juga akan berkurang setelah gelombang kedua [program],” kata Airlangga.

Sejauh ini, lebih dari 6 juta orang telah mendaftar untuk kartu pra-kerja, melebihi target pemerintah yang sebesar 5,6 juta tahun ini.

Pemerintah menerima lebih dari 168.000 pencari kerja dalam program ini pada gelombang pertamanya.

baca juga : cara mendapatkan kuota gratis 3

Di bawah program ini, setiap pencari kerja akan mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp 600.000 ($ 38) untuk empat bulan ke depan dan voucher senilai Rp 1 juta untuk kursus online yang dibayarkan melalui platform pembayaran elektronik Ovo, LinkAja, dan GoPay.

PH&H Public Policy Interest Group, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Jakarta, mengatakan kartu pra-kerja adalah kebijakan yang diaspal dengan “niat yang sangat baik tetapi terancam gagal karena tidak disiapkan dengan benar.”

Lembaga think tank menunjukkan bahwa banyak kursus online yang tersedia melalui platform online tersedia secara gratis di Internet.

Juga, “pembayaran langsung kepada penyedia pelatihan akan terus dipertanyakan oleh publik, yang akan melelahkan bagi pemerintah untuk membelok,” kata PH&H dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

“Dalam empat bulan pertama, peserta hanya diberikan insentif tunai, karena pemerintah merapikan proses pengadaan dan pendanaan pelatihan. Baru setelah itu program pelatihan yang lebih tepat dan tata kelola yang baik dapat diterapkan,” kata think tank tersebut.

Kelompok itu menyuarakan pendapat lain yang mempertanyakan prosedur memilih Tokopedia, Ruangguru dan Bukalapak dan beberapa platform lain sebagai penyedia pelatihan pemerintah.

Gara-gara kritik itu, Adamas Belva Syah Devara, co-founder dan direktur Ruangguru, mundur dari jabatannya sebagai staf milenial Jokowi pekan lalu.

Namun, Airlangga menepis anggapan bahwa pemerintah telah menyimpang dari program tersebut.

“Training market merupakan ‘new market’ yang belum pernah ada sebelumnya. Keputusan peserta program jenis pelatihan dan platform apa yang ingin digunakan diserahkan kepada mereka,” kata Airlangga.

“Penting untuk memahami bagaimana sebuah platform digital berfungsi. Mereka adalah aggregator bagi penyedia layanan lainnya,” kata Airlangga.