January 14, 2021 By crushingcode.co 0

Catatan Kritis Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran Indonesia adalah salah satu masalah bangsa yang pelik. Di sisi pertama, status mereka merupakan solusi konkrit untuk mengatasi ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan lapangan kerja. Perekonomian nasional yang belum mampu menyerap angkatan kerja pada Februari 2009 telah mencapai 113,74 juta orang dengan jumlah pengangguran sebesar 9,26 juta orang.

Padahal dalam lima tahun terakhir penempatan mereka di luar negeri terus meningkat hingga rata-rata per tahun mencapai 596.115 orang. Mereka tersebar di Malaysia dan Arab Saudi, selebihnya ke negara lain seperti Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Yordania, Hongkong, Taiwan. Dengan jumlah tersebut, tenaga kerja telah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kontribusi mereka mencapai USD 8,24 miliar (2008) atau urutan pertama di sektor jasa dan menduduki peringkat ke-2 setelah perolehan devisa migas. Berkontribusi pula pada peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja yang diperkirakan 16 juta orang. Besarnya kontribusinya itu membuat para TKI kerap disebut sebagai pahlawan devisa.

Lihat Juga : bagaimana peluang produk masyarakat menembus pasar internasional

Ironisnya, kontribusi tersebut jauh berbeda dengan kualitas perlindungan ketenagakerjaan di luar negeri yang mereka terima. Pusat Riset Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat pada 2007 hanya 42% pekerja yang menyelesaikan kontrak, dan 25% bekerja kurang dari 2 tahun karena masalah dan cuti. 15,7% selama penempatannya mengalami kendala, seperti: mengalami kekerasan fisik, tidak diberikan tiket pulang ke Indonesia, ditahan paspor majikan / agen, gaji belum dibayar, kesulitan komunikasi dan penyesuaian budaya lokal, jam kerja yang berlebihan, pelecehan seksual, dan fasilitas istirahat dan makan, minum yang tidak memadai. Dari segi waktu kerja, umumnya TKI di UEA dan Jordan tidak mengenal hari libur dan cenderung “terjebak”, selama masa kontrak. Lebih dari 60% bekerja di atas 12 jam sehari.

Migrant Care (2007) juga mencatat 171 kasus kematian mereka di berbagai negara; 108 perempuan, 61 laki-laki dan 2 kasus tidak diketahui identitasnya. Organisasi buruh migran internasional juga ditemukan 140 kasus buruh migran Indonesia yang menjadi korban kekerasan; 125 wanita dan 15 pria.

Hak dan Kewajiban Buta

Fenomena minimnya perlindungan mereka sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dalam pembukaan rapat teknis penempatan kerja TKI di luar negeri di Cisarua, Bogor, Januari 2003, pernah menyebut jika sumber masalah 80% TKI di Indonesia tepatnya di dalam negeri. Artinya masalah buruh migran Indonesia lebih banyak berkaitan dengan masalah pada tahap sebelum penempatan dan pasca penempatan daripada penempatan. Akar permasalahan tidak optimalnya fungsi sosialisasi rekrutmen potensial yang menyebabkan kesiapan masih rendah. Mereka bukanlah hak dan kewajiban orang yang “melek huruf”.

Tak bisa dipungkiri jika para calon tenaga kerja umumnya berasal dari pedesaan, terutama kalangan ekonomi lemah, dengan tingkat pendidikan rendah. Kondisi ini akhirnya berujung pada penyimpangan hak perlindungan yang ironisnya terjadi pada setiap tahapan yaitu sebelum penempatan, pada saat penempatan dan pasca penempatan.

Penyimpangan pada tahap sebelum pelatihan penempatan dibayangkan (terutama bahasa, budaya dan ketrampilan kerja) dan Persiapan Pemberangkatan Akhir bersifat intensif dan diterapkan dengan waktu yang relatif lama untuk sekedar mengebiri persyaratan formalitas dan untuk menjawab tuntutan pemerintah. Maka tidak heran jika ada yang hanya mencicipi program tersebut selama sebulan bahkan di bawahnya. Akibatnya, banyak para TKI yang tidak memahami isi Perjanjian Penempatan, Perjanjian Kerja bahkan tidak memegang fotocopy PK, Paspor dan Kartu Asuransi.

Penyimpangan pada saat penempatan lalai melaporkan keberadaannya ke kantor perwakilan RI terdekat. Dalam prosedur penempatannya masing-masing harus dilaporkan, namun dalam banyak kasus Mitra Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKI) juga acuh tak acuh terhadap kewajiban tersebut. Akibatnya pemantauan menjadi sulit. Kondisi ini diperparah dengan seringnya TKI mengalami penahanan identitas diri, putus komunikasi, dan tidak semua yang menyelesaikan kontrak melapor ke Perwakilan Republik Indonesia dan memperoleh haknya saat kembali ke Indonesia.

Lihat Disini : Bahan Dasar Baju

Penyimpangan yang terjadi pasca penempatan adalah diluar biaya seperti standar penukaran mata uang, tarif, dan ongkos perjalanan darat perjalanan dari tempat Terminal III Soekarno-Hatta menuju daerah asal. Tak adanya bantuan pasca penempatan juga mantan masih menjadikan bekerja di luar negeri sebagai alternatif utama ketika dana mereka habis dan atau menganggur.

Sebab, pengentasan hak dan kewajiban buruh migran menjadi ssesuatu yang penting. Harus ada standarisasi untuk mengukur kesiapan bekerja di luar negeri. Pelatihan ini didukung dengan pelaksanaan sosialisasi, penguasaan rekrutmen, pelatihan dan persiapan Departure End dari pihak-pihak yang terlibat kompeten. Belum cukup mencabut izin usaha pelayanan TKI yang melakukan penyimpangan. Perlu ada hukuman pidana untuk memberikan efek jera.

Mendukung Lebih Sedikit Regulasi

Secara undang-undang, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang menjamin perlindungan bagi pekerja migran Indonesia seperti Keputusan Menteri Nomor 138 / Men / 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-204 / Men / 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, dan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Tenaga Kerja No. Petunjuk Teknis Kep-107 / BP / 1999 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri melalui asuransi, serta Keputusan Menteri No. 104A / 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Urusan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian mendorong berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berusaha memfasilitasi “pentingnya” buruh migran Indonesia secara umum. Namun, semua peraturan perundang-undangan yang dirasa kurang mendukung dalam pelaksanaannya masih merupakan perlindungan terbaik.

Pasalnya, perlindungan di luar negeri sudah jelas tentang wilayahnya sehingga penempatan yurisdiksi negara tidak bisa dibatasi oleh hukum Indonesia saja. Bisnis ini memiliki dimensi internasional terkait dengan Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perlindungan hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya, dan instrumen hukum internasional lainnya yang terkait dengan perlindungan migran. pekerja dan Hak Asasi Manusia. Perlindungan pekerja migran Indonesia juga terkait dengan hubungan bilateral dan penempatan subjek hukum. Dalam banyak kasus penempatan subyek hukum seringkali menjadi isu yang mendasar.

Sebut saja tata cara penempatan TKI di luar negeri yang sesuai dengan undang-undang dapat dilakukan atas dasar kesepakatan tertulis antara pemerintah dan pemerintah (Pasal 10) atau kepada negara tujuan yang memiliki undang-undang yang melindungi TKI (Pasal 27) . Kesepakatan tersebut berupa Memorandum of Understanding (MOU) yang meski ditargetkan hingga Juli 2007 telah disepakati 17 MOU, nyatanya hingga saat ini hanya 5 negara yakni Malaysia, Taiwan, Korea, Kuwait, dan Yordania. Namun dengan alasan bahwa MOU tersebut kurang memadai. MOU masih belum bisa menembus yurisdiksi penempatan negara. Alhasil MOU hanya mencatat “komitmen” suatu negara untuk memberikan perlindungan, tidak secara langsung memberikan perlindungan apalagi menyentuh akar permasalahan.

Pemerintah memiliki kendala untuk terlibat dalam urusan dalam negeri karena tidak semua penempatan memiliki aturan yang dapat menjembatani kesenjangan hukum internasional terutama yang mengatur informal. Menyatakan tujuan penempatan TKI, umumnya sudah mendapat perlindungan. Bertindak, tetapi hanya mengatur tenaga profesional (tenaga terampil). Padahal mayoritas adalah pekerja informal seperti PRT, tukang kebun, dan supir. Kebijakan ini dapat ditemukan di Kuwait, Arab Saudi, dan Yordania. Pekerja migran informal di Kuwait, bahkan diatur dalam Undang-Undang Penduduk Asing sehingga hak dan kewajiban mereka adalah satu-satunya kewenangan majikan.

Kekuatan Politik Internasional

Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Filipina adalah substansi kebijakan buruh migran. Jika Indonesia lebih difokuskan pada pengaturan mekanisme operasional penempatan TKI, mulai dari prosedur pembentukan Perusahaan Jasa TKI, struktur pembiayaan, dan masalah teknis lainnya; Filipina telah menetapkan upaya untuk melindungi pekerja migran sebagai salah satu fokus utama kebijakan luar negerinya, bahkan telah membedah segmentasi gender. Sejak Juni 1995, Filipina memiliki undang-undang perlindungan TKI, sedangkan UU Ketenagakerjaan baru diberlakukan pada tahun 2003. Ketika Atase Ketenagakerjaan Filipina telah terbentuk dan crisis center di negara-negara penempatan TKI, maka Indonesia masih berjuang di pembagian kewenangan antara Badan Nasional Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Terbukti kekuatan politik yang efektif untuk memperkuat perlindungan pekerja migran yang tertangkap di yurisdiksi nasional penempatan negara. Ketika Sarah Balabagan dan Flor Contemplacion, pekerja migran Filipina, diancam akan dibunuh, semua kekuatan politik Filipina dikerahkan ke luar negeri untuk membebaskan mereka. Filipina bahkan tak segan mengancam akan memutus hubungan diplomatik dengan negara yang tidak memperlakukan penempatan TKI secara adil dan bermartabat.

Mekanisme “perlindungan konsuler dan diplomatik” wYang dijadikan acuan bagi Indonesia belum cukup menjamin perlindungan TKI. Apalagi di negara yang tidak mengatur perlindungan TKI di sektor PRT. Konyol bila mengistirahatkan perlindungan TKI di Indonesia hanya atas “niat baik” majikan. Moralitas tidak bisa diandalkan, apalagi di negara-negara Arab yang sedikit banyak diwarisi budaya jahiliyah “budak”.

Sistem mekanisme operasional penempatan TKI, sistem monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pelayanan buruh migran Indonesia, baik secara nasional maupun di setiap daerah pengirim, atau menambah pemilihan penempatan akan mubazir ketika pemerintah menjamin pelaksanaan RI masih menginjak garis sopan.

Ke depan, pemerintah Indonesia perlu mengerahkan seluruh kekuatan politik di luar negeri untuk mengikat pihak-pihak di luar negeri yang berbagi tanggung jawab dalam perlindungan TKI. Tentunya kondisi tersebut hanya akan terjadi jika ada kerjasama lintas departemen, lintas sektor, termasuk kekuatan organisasi masyarakat sipil di tanah air. Sinergi ini penting dilakukan agar Indonesia dapat mencari peluang di forum internasional agar perlindungan TKI di luar negeri dapat ditingkatkan.

* Penulis adalah Deputi Sekjen Federasi Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO)