Apakah Biden akan Mengubah Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika
December 16, 2020 By crushingcode.co 0

Apakah Biden akan Mengubah Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika?

Selama beberapa minggu terakhir, dunia mengamati momen besar demokrasi di Amerika Serikat (AS), pemilihan Presiden. Terlepas dari tantangan hukum atas hasil pemilu dari Presiden Donald Trump, serta dukungan yang konsisten dari banyak pemilihnya, hasilnya jelas dan Joe Biden akan menjabat sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat.

Alhasil, para pakar kini bergegas mempresentasikan pemikiran dan prediksi mereka tentang arah kebijakan luar negeri Presiden terpilih Joe Biden selama empat tahun ke depan.

Asia Tenggara tidak terkecuali karena kawasan ini adalah front lain dalam pertempuran geopolitik yang sedang berlangsung antara AS dan China. Sengketa Laut China Selatan adalah sengketa paling terlihat yang melibatkan klaim sembilan garis historis China dan kebijakan kebebasan navigasi Amerika. Sebagai sebuah blok regional dengan beberapa anggota sebagai negara penuntut, ASEAN berupaya untuk mengatasi masalah khusus ini. Namun, tidak banyak kemajuan berarti yang dicapai terkait dengan Kode Perilaku (CoC) Laut Cina Selatan yang diperdebatkan hampir 20 tahun yang lalu.

Kehadiran AS di kawasan sengketa menjadi tantangan tersendiri bagi Beijing. Washington telah memperjelas bahwa mereka “mendukung sekutu dan mitra Asia Tenggara dalam melindungi hak kedaulatan mereka”.

Lebih jauh, AS memuji tindakan Indonesia terhadap tindakan “melanggar hukum” China di perairan kedaulatannya. Hal itu disampaikan Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS, dalam kunjungannya ke Jakarta akhir Oktober lalu. Para pengamat menyebut perjalanannya ke Asia Selatan dan Asia Tenggara sebagai “tur anti-China” karena dia secara konsisten menyerang China dalam setiap pidato yang dia buat selama perjalanan dan mendesak negara-negara untuk berpihak pada AS.

Menanggapi sambutan Pompeo, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia, dengan tegas menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam persaingan ini. Pendirian Indonesia tentang masalah ini digaungkan oleh 10 negara anggota ASEAN dan berpusat pada kebijakan netralitas ASEAN.

Konsep netralitas telah menjadi salah satu nilai inti ASEAN sejak didirikan dan harus menjadi pedoman Asosiasi dalam iklim permusuhan antara dua kekuatan besar saat ini. Hal ini terkait erat dengan deklarasi Zona Damai, Kebebasan dan Netralitas (ZOPFAN) tahun 1971 yang semakin relevan dengan situasi geopolitik kawasan saat ini.

Sikap Indonesia dalam hubungan AS-China harus menjadi model bagi negara anggota ASEAN lainnya. Lebih baik Asosiasi lebih fokus pada penguatan persatuan dan mengelola hubungan baik dengan Washington dan Beijing.

Menyambut presiden terpilih AS, pengelompokan kawasan perlu konsisten dalam menjunjung tinggi prinsip netralitas. ASEAN juga harus mencegah dirinya agar tidak terperangkap di tengah pertikaian Tiongkok-Amerika yang mungkin berlanjut di bawah pemerintahan Biden.

Menemukan dirinya di tengah perebutan kekuasaan antara dua kekuatan besar bukanlah hal baru bagi ASEAN. Melihat ke belakang, Asosiasi telah berhasil menghindari perpecahan besar dalam komunitas global dengan tetap netral selama Perang Dingin Uni Soviet-AS.

Pencapaian itu dan tetap setia pada prinsip-prinsip intinya harus bermanfaat bagi ASEAN sekaligus mengatasi badai politik luar negeri yang tidak dapat diprediksi.